Jaringan Pembela Lingkungan (EDEN) baru-baru ini mengadakan pertemuan di Benin City, Negara Bagian Edo, untuk membahas tantangan mendesak yang dihadapi wilayah minyak di Delta Niger serta komunitas di utara yang kini menghadapi masalah lingkungan dan kesehatan akibat ekstraksi mineral padat.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah rancangan undang-undang untuk melarang pembakaran gas di Delta Niger, Nigeria. RUU Anti-Pembakaran Gas (Larangan dan Penegakan) yang diusulkan, bertujuan untuk melarang pembakaran dan pelepasan gas alam, kecuali dalam kondisi yang diatur secara ketat, telah melewati pembacaan kedua di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU ini, yang disponsori oleh Babajimi Benson, juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya gas guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangkitan energi.
Pembakaran gas di wilayah Delta Niger telah menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, di mana penduduk asli komunitas tuan rumah menderita penyakit pernapasan, gatal-gatal parah, dan penyakit lainnya yang berkembang seiring waktu dan berkontribusi pada penurunan harapan hidup di wilayah tersebut. Saat ini, harapan hidup di Delta Niger, tempat fasilitas minyak berada, adalah 41 tahun, 10 tahun lebih rendah dari rata-rata nasional.
Kami telah memperhatikan kecepatan perusahaan multinasional minyak yang telah beroperasi selama puluhan tahun di Delta Niger melakukan divestasi dari operasi darat mereka dan berlomba ke perairan dalam di mana pemerintah federal tidak memiliki kapasitas untuk memantau operasi mereka. Kekhawatiran kami adalah ketidakmauan pemerintah untuk membuat perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang disebabkan oleh operasi mereka terhadap lingkungan dan mata pencaharian komunitas lokal.
Selain itu, kami juga memperhatikan runtuhnya tambang di seluruh negeri dan kematian yang terkait dengan ekstraksi mineral padat. Dalam enam bulan terakhir, ada sekitar tiga insiden besar termasuk runtuhnya Tambang Shiroro di Negara Bagian Niger yang menewaskan sekitar 50 orang pada Juni 2024, runtuhnya Pit Adamawa yang menewaskan 30 orang, dan insiden terbaru di Negara Bagian Plateau di mana 13 orang muda meninggal.
EDEN mengusulkan pendekatan seragam untuk menangani masalah penambangan ilegal dan menyarankan agar Marsekal Penambangan yang dibentuk oleh pemerintah federal bekerja sama dengan NSCDC dan pemantau komunitas yang, secara berkala dan tanpa pemberitahuan, mengunjungi lokasi penambangan untuk mengetahui apakah operator beroperasi sesuai standar yang diterima.
Kami percaya bahwa dalam sektor penambangan yang diatur dengan baik, komunitas tuan rumah harus berhak atas minimal 10% dari semua dana yang diperoleh dari operasi penambangan. Untuk menghindari pengulangan kesalahan Delta Niger, harus ada perintah untuk dekomisioning semua lubang/tambang penambangan tidak lebih dari satu minggu setelah penghentian operasi di lokasi penambangan. Kegagalan untuk mematuhi ini harus dianggap sebagai pelanggaran pidana yang harus dihukum dengan hukuman penjara, pencabutan lisensi pemegang sewa berlisensi, dan penyitaan semua bahan yang ditemukan di lokasi.
