Pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasan dalam upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi siap jual atau lifting. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerapan sanksi bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) yang gagal mencapai target lifting yang telah ditetapkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan reward and punishment kepada para pelaku usaha atau KKKS sebagai bagian dari upaya peningkatan lifting nasional.
“Bagi KKKS yang berhasil mencapai target, kita harus memberikan apresiasi. Namun, jika target tidak tercapai dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka sanksi akan diberikan. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk benar-benar fokus meningkatkan produktivitas lifting,” ujar Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (8/1/2025).
Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa lifting minyak selama dua bulan terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pemerintah mencatat bahwa lifting minyak saat ini berada di level 600 ribu hingga 602 ribu barel per hari (BPH), meningkat dari sebelumnya yang hanya mencapai 575 ribu BPH.
“Pada bulan September, kami melakukan penyesuaian produksi harian yang berkisar antara 575 ribu hingga 580 ribu barel per hari. Namun, dalam dua bulan terakhir, yaitu November dan Desember, angka tersebut telah mencapai 600 ribu hingga 602 ribu BPH,” jelas Bahlil.
Bahlil berharap bahwa peningkatan lifting minyak ini akan menjadi angin segar bagi Indonesia dalam upaya mencapai target lifting nasional. Pencapaian ini semakin mendekati target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yaitu sebesar 605 ribu barel per hari.
“Kami berharap ini menjadi pertanda baik untuk mencapai target di tahun 2025. Target APBN kita di tahun 2025 adalah 605 barel per hari, dan kami yakin ini akan tercapai. Selama ini, realisasi lifting kita sering kali tidak mencapai target APBN,” tambahnya.
Dengan kebijakan tegas yang diterapkan oleh pemerintah, diharapkan KKKS dapat lebih fokus dan berkomitmen dalam meningkatkan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan lifting ini tidak hanya penting untuk memenuhi target APBN, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah optimis bahwa dengan langkah-langkah yang diambil, target lifting nasional dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
