Mukhtarudin, Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, menyoroti urgensi peningkatan lifting migas melalui optimalisasi teknologi dan eksplorasi. Pernyataan ini muncul sebagai respons positif terhadap peringatan tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait target produksi nasional.
Mukhtarudin, yang juga anggota Komisi XII DPR RI, menegaskan bahwa KKKS harus memprioritaskan peningkatan lifting. “KKKS harus fokus pada peningkatan lifting. Sumur-sumur perlu dioptimalkan dengan intervensi teknologi untuk meningkatkan eksplorasi,” ujarnya pada Selasa (7/1).
Politisi dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah ini mengingatkan bahwa tiga dekade lalu, lifting migas Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari dengan konsumsi tidak lebih dari 600-700 ribu barel per hari. Namun, saat ini lifting menurun menjadi 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi meningkat menjadi 1 juta barel per hari.
“Kondisi ini membuat Pak Menteri selalu tegas kepada KKKS dalam upaya peningkatan lifting migas kita,” tambah Mukhtarudin.
Fraksi Golkar di Senayan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Mukhtarudin menyatakan bahwa peningkatan lifting minyak adalah salah satu cara untuk mencapai swasembada energi di Indonesia. “Ini dipercaya bisa membuat Indonesia swasembada energi,” ungkapnya.
Mukhtarudin juga menekankan bahwa kemandirian energi nasional tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian nasional. “Harapannya ke depan, semakin lifting kita naik, maka ini juga akan berkontribusi kepada pendapatan negara sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan peringatan tegas kepada KKKS terkait target produksi migas nasional. Bahlil menegaskan bahwa kontraktor migas yang tidak mencapai target produksi tanpa alasan yang dapat diterima akan dikenakan sanksi.
“Saya sudah menyampaikan kepada Kepala SKK Migas untuk memanggil semua KKKS agar fokus dalam rangka peningkatan lifting. Bagi KKKS yang targetnya tercapai, kita harus memberikan apresiasi. Tapi kalau tidak tercapai dengan alasan yang sulit diterima, maka pasti ada sanksi,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jumat lalu.
Ketua Umum Golkar ini menjelaskan bahwa penerapan mekanisme sanksi dan apresiasi bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas lifting migas, sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target produksi migas nasional. “Ini bagian dari upaya untuk memacu agar kita benar-benar fokus meningkatkan produktivitas lifting,” ujar Bahlil.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan menerapkan sistem penghargaan bagi KKKS yang mampu mencapai atau melampaui target produksi, sekaligus sanksi bagi KKKS yang tidak mampu mencapainya. Langkah ini diharapkan dapat memacu kinerja industri migas di tengah tantangan operasional yang ada.
Dengan ancaman sanksi ini, KKKS diingatkan untuk lebih serius dalam merealisasikan target lifting migas sebagai bagian dari kontribusi untuk produksi migas nasional.
