JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan kemungkinan pengurangan jumlah penerima harga gas murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk sektor industri. Diskusi ini masih dalam tahap awal dan belum mencapai keputusan final.
“Kami sedang membahas kemungkinan (penerima berkurang), tapi belum final,” ujar Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023, program HGBT seharusnya berakhir pada 31 Desember 2024. Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan HGBT tahun lalu untuk menentukan langkah kebijakan gas murah ke depannya.
“Kami sedang evaluasi, sebab HGBT bertujuan untuk memberikan nilai bisnis yang masuk,” jelas Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa industri yang telah menunjukkan hasil bagus dengan Internal Rate of Return (IRR) yang baik kemungkinan akan dikeluarkan dari daftar penerima HGBT. Sebaliknya, industri yang masih membutuhkan gas murah dengan IRR rendah akan dipertahankan dalam program ini.
Meskipun pelaku industri berharap keputusan segera dibuat, Bahlil belum bisa memastikan kapan kebijakan HGBT akan diumumkan. “Ya, lebih cepat lebih baik,” ujarnya.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta pemerintah untuk memperpanjang kebijakan HGBT bagi industri keramik. Asaki juga mendesak pemerintah untuk berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) guna menyelesaikan masalah pasokan gas yang belum tuntas.
Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menekankan pentingnya kebijakan HGBT bagi industri keramik, mengingat sekitar 30 persen biaya produksi keramik digunakan untuk pembelian gas, yang merupakan bahan bakar utama. “Gas tidak bisa digantikan dengan bahan bakar lain,” tegas Edy, Minggu (5/1/2025).
Edy menambahkan bahwa kehadiran HGBT memberikan dampak besar, seperti investasi baru, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi pajak bagi negara. Oleh karena itu, perpanjangan kebijakan ini dianggap krusial untuk keberlanjutan industri keramik di Indonesia.
Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dan seimbang, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keputusan akhir mengenai kebijakan HGBT akan menjadi penentu bagi banyak sektor industri yang bergantung pada harga gas murah untuk operasional mereka.
