INFOENERGI.ID – Diskusi Hilirisasi dengan nara sumber Fachry Ali pada acara buka puasa KAHMI di kediaman Menteri ESDM, Rabu (12/3), menarik minat saya untuk hadir.
Saking menariknya, saya membatalkan tindakan kolonoskopi di rumah sakit pada hari itu. Mestinya saya dirawat di RS, tetapi saya memaksakan hadir.
Untuk mendegarkan paparan Fachry Ali tentang topik sangat menarik itu.
Gagasan dan program Presiden Prabowo tentang Hilirisasi dan pelaksanaan amandemen UU Menirba menjanjikan harapan baru, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonedia. Kekayaan alam Indonesia saatnya untuk memakmurkan seluruh rakyat, sesuai pasal 33 UUD 45 sebelum diamandemen.
Dan tokoh muda Bahlil Lahadalia, dipercaya menjadi Ketua Satgas Hilirisasi serta Mentri ESDM.
Selain itu, saya sudah lebih 40 tahun tidak ketemu sobat saya yg namanya cukup kondang ini.
Terakhir ketika saya mengantarkan Bung Fachry ke rumahnya di Rawasari, tak jauh dari tempat tinggal saya di Rawamangun, setelah mengikuti diskusi dgn topik: “Indonesia Tahun 2000”, pada tahun 1980 di Puncak.
Diskusi tsb diikuti Gus Dur, Romo Mangunwijaya, sejumlah pakar lingkungan hidup dan energi dari berbagai universitas serta beberapa intelelektual muda termasuk Bung Fachry.
Pada waktu itu banyak pakar yg skeptis dan melihat abad ke-21 sebagai masa depan suram dunia, terutama Indonesia.
Bahkan, begawan ekonomi Prof Sumitro Djojohadikusumo meramalkan Pulau Jawa akan menjadi padang pasir pada tahun 2000, jika kerusakan lingkungan dan kepadatan penduduk tdk terkendali.
Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) merencanakan membuat film fiksi ilmiah untuk menggambarkan berbagai kemungkinan yg bisa terjadi pada abad 21 yang ketika itu tinggal 20 tahun lagi.
YIS meminta saya membuat kajian sebagai bahan pendukung skenarionya. Diskusi di kawasan Puncak yang sejuk itu, bagian dari kegiatan tsb.
Paparan Fachry Ali setelah acara buka puasa bersama itu cukup menarik dan menghibur.
Dimulai dengan era tanaman paksa tahun 1830, hingga era liberalisasi ala kolonial tahun 1870. Dalam uraiannya Fachry mengutip beberapa nama kondang Indonesianis: Ben Anderson, Clifford Geertz dan Herbeth Feith.
Sebagai diketahui, di penghujung abad 19 itu utk mendukung perolehan devisa melalui perkebunan, mulai diterbitkan sejumlah undang-undang (UU). Antara lain UU Agraria, UU Tembakau, UU Gula. Karena sifatnya mengolah komoditas menjadi barang jadi, mungkin kebijakan itu dapat dikatakan hilirisasi dalam bentuk yang sederhana.
Bahkan, pada tahun 1899, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan UU Minerba pertama. Indische Mijnwet (IMW). UU ini tidak efektif untuk menarik minat swasta warga Belanda. Baru setelah Politik Etis, Ethische Politiek kolonial Hindia Belanda (1901-1942), perlahan dibuka regulasi untuk menarik investor di bidang industri.
Menurut ekonom Thee Kian Wie, politik etik atau sering juga disebut politik balas jasa Balanda terhadap pribumi, program utamanya adalah: edukasi, industrialisasi, irigasi dan transmigrasi. Maka dimulailah era industrialisasi di Indonesia.
Penanaman modal asing, dipelopori British Sugar Company mendirikan pabrik gula Mojo (1902). British American Tobacoo mendirikan pabrik BAT di Surabaya (1910). Investor Asing Belanda, Inggris dan Amerika mulai tertarik membangun industri minyak, tekstil dan semen.
Dalam kaitan hilirisasi, pabrik ban pertama dan tertua di Indonedia GoodYear (1935) dan sepatu Bata yg membangun pabriknya di Kalibata dan Medan (1939) dapat disebut pelopor hilirisasi di indonesia. Mengolah komoditas karet menjadi barang jadi ban dan sepatu.
Fachry Ali bisa saja bicara lebih dalam tentang praktek dan prospek hilirisasi, terutama dengan pengalamannya pernah menduduki jabatan Komisaris Utama PT Timah Tbk.
Timah merupakan bahan baku penting untuk industri otomotif dan konstruksi. Pasti akan sangat besar nilai tambah diperoleh Indonesia jika pd komoditas timah dilakukan hilirisasi.
Tetapi dia tergoda juga untuk membahas peranan Partai Golkar, sebagai partai besar. Pernah menjadi pemenang pemilu 2004. Sekarang tuan rumah, Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum partai besar itu.
Mungkin untuk melengkapi analisis ekonomi politik ringkasnya tentang hilirisasi, Fachry mencoba menarik korelasi posisi strategis Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi dan Menteri ESDM, sekaligus juga Ketum
DPP Golkar.
Giliran tuan rumah berbicara, Bahlil Lahadalia bukan saja melengkapi pemahaman saya mengenai hilirisasi. Tetapi sekaligus juga menjelaskan latar belakang disertasi doktornya di UI yang justru tentang hilirisasi.
Saya berbuat dulu, baru mencari landasan akademiknya di Universitas Indonesia dengan menyusun disertasi itu, ungkap Bahlil.
Sejak saya menjabat di Kementrian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
