Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya menertibkan kawasan hutan dan aktivitas tambang ilegal yang semakin meresahkan. Baru-baru ini, Prabowo memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, termasuk Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pertemuan ini digelar untuk meminta pembaruan informasi sekaligus membahas strategi penanganan persoalan tersebut.
Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR–DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan langkah serius dalam penertiban kawasan hutan. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia telah berhasil menguasai kembali jutaan hektare lahan sawit yang sebelumnya dikuasai secara ilegal dan melanggar hukum.
Aktivitas tambang ilegal telah lama menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Selain mengakibatkan deforestasi, pencemaran air, dan rusaknya ekosistem, kegiatan ini juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar. Karena itu, penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal menjadi prioritas pemerintah demi menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam.
Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dalam menangani persoalan tambang ilegal. Sinergi antara Kementerian Pertahanan, Perdagangan, dan Investasi dinilai penting untuk menghadirkan kebijakan yang efektif, termasuk memperkuat pengawasan, memperketat regulasi perdagangan hasil tambang, serta memastikan investasi di sektor pertambangan berjalan sesuai aturan hukum.
Beberapa langkah konkret tengah dipersiapkan, mulai dari peningkatan pengawasan di lapangan dengan melibatkan aparat keamanan dan masyarakat, hingga penerapan sanksi tegas berupa denda serta penutupan operasi ilegal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya tambang ilegal juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan.
Prabowo juga mengajak masyarakat serta LSM untuk berperan aktif dalam melaporkan aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, partisipasi publik akan sangat membantu pemerintah dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi hutan Indonesia dari eksploitasi berlebihan.
Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan kawasan hutan dan tambang ilegal menunjukkan keseriusan pemerintah melindungi lingkungan. Dengan koordinasi lintas kementerian serta dukungan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mengurangi secara signifikan aktivitas tambang ilegal dan menyelamatkan hutan bagi generasi mendatang.
