Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah isu yang menyebut pemerintah tidak memberikan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti British Petroleum (BP) dan Shell. Isu ini sebelumnya ramai diperbincangkan karena adanya kelangkaan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta, sehingga muncul anggapan bahwa mereka terpaksa membeli dari Pertamina. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mendiskriminasi pihak swasta dalam distribusi kuota impor.
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah justru memberikan tambahan kuota impor bagi SPBU swasta hingga mencapai 110 persen dari total kuota tahun 2024. Penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU, baik milik BUMN maupun swasta.
Ia menjelaskan, penetapan kuota impor dilakukan melalui proses evaluasi yang ketat dengan melibatkan Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), dan instansi terkait lainnya. Proses ini dilakukan agar distribusi BBM sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan kapasitas distribusi masing-masing SPBU.
Terkait laporan adanya kelangkaan BBM di beberapa SPBU swasta, Bahlil memastikan pemerintah segera melakukan evaluasi bersama operator untuk mengetahui penyebab teknis di lapangan. Ia menegaskan bahwa kebijakan penambahan kuota sudah ditetapkan, sehingga apabila masih terjadi kekurangan, hal tersebut lebih kepada masalah distribusi dan operasional. “Kami akan pastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika ada keluhan, pemerintah siap duduk bersama untuk mencari solusi,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan bahwa keberadaan SPBU swasta sangat penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Menurutnya, SPBU swasta mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang belum terlayani optimal oleh SPBU milik Pertamina. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan yang sama agar SPBU swasta bisa beroperasi dengan baik dan terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan energi.
Dengan adanya tambahan kuota impor hingga 110 persen bagi SPBU swasta, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga pasokan BBM yang adil dan merata. Bahlil menolak tudingan diskriminasi, sekaligus memastikan bahwa Pertamina maupun SPBU swasta mendapat perlakuan setara.
