PT Pertamina Patra Niaga melaporkan bahwa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar hingga Oktober 2025 masih berada di bawah kuota yang telah ditetapkan. Berdasarkan perhitungan Pertamina, realisasi penyaluran Pertalite tercatat di bawah 10% dari kuota yang ditetapkan sebesar 31,2 juta kiloliter (KL). Sementara itu, penyaluran Solar juga berada 1,5% di bawah kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 18,8 juta KL.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, menjelaskan bahwa penyaluran yang masih di bawah kuota ini terjadi setelah perusahaan mengadopsi skema pendaftaran pembelian BBM subsidi melalui QR code. “Kuota solar sampai dengan Oktober 2025 diperkirakan bisa terkendali di bawah 1,5% dari kuota yang diberikan,” ujar Ega dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XII DPR, Senin (17/11/2025).
Secara keseluruhan, Ega menyatakan bahwa perusahaannya telah menjual sebanyak 87 juta kiloliter (KL) BBM, dengan 41% di antaranya merupakan BBM non-subsidi per Oktober 2025. Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga telah memblokir 394.000 nomor plat kendaraan yang teridentifikasi melakukan kecurangan atau fraud. Langkah pemblokiran ini dilakukan untuk mengantisipasi dan memitigasi penyalahgunaan BBM di SPBU. “Selain itu, selama 2025 kami juga telah melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU,” tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa penjualan harian bensin bersubsidi Pertalite mengalami penurunan sebesar 5,1%, dari 81.106 kiloliter (KL) per hari pada 2024 menjadi 76.970 KL per hari hingga Juli 2025. Penurunan ini berdampak pada penghematan anggaran kompensasi hingga Rp12,61 triliun.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM jenis bensin RON 90 atau Pertalite, beralih ke RON yang lebih tinggi. Sebaliknya, penjualan bensin non-subsidi justru meningkat dari 19.061 KL per hari pada 2024 menjadi 22.723 KL per hari, naik 19,21% pada 2025 hingga Juli.
Laode menambahkan bahwa jika dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite turun dari Rp48,92 triliun pada 2024, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga menjadi Rp36,31 triliun. “Artinya, ada efisiensi sebesar Rp12,61 triliun atau 25,77%,” ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).
Dengan adanya penurunan penyaluran BBM bersubsidi dan pergeseran konsumsi ke BBM non-subsidi, Pertamina Patra Niaga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung efisiensi anggaran dan stabilitas pasokan energi di Indonesia.
