Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP, menekankan pentingnya kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa BLUD yang tidak mampu membiayai dirinya sendiri selama tiga tahun berturut-turut akan ditutup. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melalui Sekda Aceh, Nasir Syamaun.
“Arahan Gubernur melalui Sekda Aceh, semua BLUD yang tidak mampu mencukupi dirinya sendiri setelah tiga tahun akan kita tutup. Jadi, kelola dengan baik dan manfaatkan potensi yang ada,” tegas Murthalamuddin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) MKKS SMK se-Aceh di Hotel Renggali, Takengon, Sabtu (8/11/2025).
Murthalamuddin mendorong SMK untuk berani berinovasi dan mengembangkan produk lokal unggulan yang dapat menjadi sumber pendapatan sekolah. Ia memberikan contoh ide sederhana namun bernilai ekonomi tinggi, seperti bakso berbahan ikan untuk SMK yang berada di wilayah pesisir. “Ke depan, kalau ada orang mau jualan bakso goreng, maka mereka bisa mengambil baksonya di SMK,” ujarnya. Begitu pula dengan SMK di daerah lain, apakah itu sawit dan sebagainya, dalam rangka menyongsong ketahanan pangan.
Dalam upaya meningkatkan pendidikan, Murthalamuddin menekankan pentingnya membangun kebersamaan tanpa sekat dan komunikasi tanpa batas dalam memajukan pendidikan di Aceh. “Saya bukan orang yang terlalu formal. Kalau ada masalah, sampaikan saja. Saya akan teruskan ke bidang-bidang terkait dan saya akan pantau langsung perkembangannya,” katanya. Menurutnya, komunikasi yang cair dan kolaborasi lintas bidang menjadi kunci mempercepat perubahan di sektor pendidikan. “Tidak boleh skat-skat yang dapat menghambat akselerasi, dan upaya kita dalam membangun pendidikan Aceh yang berkualitas,” tegasnya.
Murthalamuddin mengajak seluruh kepala SMK untuk berani melakukan introspeksi terhadap kinerja masing-masing. “Kita harus jujur menilai diri. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Tapi yang penting, kita terus berbenah,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti kondisi anomali pendidikan Aceh, di mana besarnya alokasi anggaran pendidikan Aceh belum sejalan dengan mutu pendidikan yang diharapkan. “Anggaran pendidikan kita besar, tapi rapor mutu masih rendah, bahkan kalah dari Maluku, Papua, dan Gorontalo. Ini menjadi tugas kita bersama untuk berbenah,” ujarnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Aceh itu juga menegaskan kembali esensi pendidikan vokasi: menyiapkan lulusan SMK yang benar-benar siap kerja. “Tujuan kita satu melahirkan anak-anak SMK yang siap menghadapi dunia industri. Dan Bapak Ibu di lapanganlah yang paling tahu bagaimana mencapainya,” pungkasnya.
Rakor MKKS SMK se-Aceh berlangsung interaktif. Selain dihadiri para kepala SMK, kegiatan ini juga diikuti para kepala bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh serta mitra industri seperti PT Solusi Bangun Andalas Lhonga dan PT Sukses Bersama Tekstil Medan, yang berbagi pandangan tentang kebutuhan tenaga kerja industri masa kini. Dengan kolaborasi ini, diharapkan SMK di Aceh dapat lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.
