HANOI – Pemerintah Vietnam bertekad menyelesaikan berbagai kendala yang menghambat proyek energi terbarukan paling lambat 31 Januari 2025. Hal ini ditegaskan oleh Perdana Menteri Pham Minh Chinh dalam sebuah konferensi pada hari Kamis yang membahas kebijakan pemerintah untuk mendukung proyek-proyek tersebut.
Sebagai sektor yang relatif baru di Vietnam, energi terbarukan menghadapi tantangan dalam kerangka hukum yang belum sepenuhnya matang. Perdana Menteri mencatat bahwa beberapa pelanggaran, seperti yang terdeteksi oleh Inspektorat Pemerintah, tidak dapat dihindari. “Solusi pemerintah bertujuan untuk memastikan sumber daya tidak terbuang sia-sia dan memperkuat kepercayaan investor. Kami berusaha untuk tidak menangani pelanggaran dengan proses pidana, terutama untuk proyek yang tidak menimbulkan konsekuensi,” ujar Perdana Menteri dalam pertemuan tersebut.
Kebijakan pemerintah adalah menyesuaikan perencanaan untuk mempercepat proyek tanpa mempengaruhi keamanan-pertahanan negara dan proyek-proyek utama. Terkait proyek yang memiliki kendala prosedural terkait tanah dan konstruksi, pemerintah akan mengizinkan proyek untuk menyelesaikan prosedur mereka sesuai dengan hukum, tegasnya.
Untuk proyek yang melanggar perencanaan sumber daya alam dan keamanan-pertahanan, kebijakan ini adalah membandingkan efisiensi sosioekonomi mereka dengan perencanaan. Dalam beberapa kasus, perencanaan dapat disesuaikan untuk memfasilitasi proyek. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan tarif feed-in-tariffs (FiTs) yang diutamakan, solusinya adalah menghitung ulang tarif secara adil, dan mereka harus mengkompensasi keuntungan yang tidak adil melalui tagihan listrik.
Selain itu, Perdana Menteri meminta perusahaan utilitas negara Vietnam Electricity (EVN) untuk berkolaborasi dengan kementerian dan investor guna menyelesaikan masalah, dengan fokus membantu proyek energi terbarukan menyelesaikan perjanjian pembelian listrik dengan EVN.
Hingga akhir 2023, energi terbarukan (tenaga angin dan surya) di Vietnam mencapai 21.664 MW, atau 27% dari total kapasitas. Namun, pembangkitan energi terbarukan hanya mencapai 27,32 miliar kWh, atau 13% dari total pembangkitan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Vietnam berupaya untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan dan memastikan bahwa proyek-proyek ini dapat beroperasi dengan efisien dan efektif, sambil mengatasi tantangan yang ada dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan.
