Di bawah naungan Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut para menteri Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (2/12/2024). Memasuki 100 hari pemerintahan, kabinet ini menjadi pusat perhatian publik. Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, berbagai tindakan dan pernyataan menteri menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Saat pelantikan, Prabowo memperkenalkan jajaran menteri dan wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih, nama yang diambil dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Kabinet ini terdiri dari 48 menteri, termasuk 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis, serta 5 kepala lembaga dan 56 wakil menteri. Selain itu, Prabowo juga menunjuk sejumlah staf khusus dan jabatan teknis lainnya.
Sejak dilantik, beberapa pejabat di Kabinet Merah Putih menjadi sorotan publik karena kebijakan, tindakan, dan pernyataan mereka. Salah satu yang paling disorot adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro. Ia menjadi perbincangan setelah didemo oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya. Satryo juga viral karena rekaman suara yang diduga miliknya tersebar luas.
Nama Bahlil Lahadalia mencuat setelah dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Publik mempertanyakan gelar doktor yang baru ia dapatkan dari Universitas Indonesia dalam waktu kurang dari dua tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan proses akademiknya, termasuk kemungkinan penggunaan jurnal predator dalam publikasi disertasinya. Universitas Indonesia menangguhkan gelar doktor Bahlil pada 11 November 2024 setelah rapat koordinasi di Kampus UI Salemba.
Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), ditunjuk sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ia menjadi perhatian karena menggunakan kop surat resmi kementerian untuk kepentingan pribadi, diduga untuk menggalang dukungan bagi istrinya dalam pemilihan kepala daerah. Yandri telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud menggunakan kop surat negara untuk kepentingan pribadi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjadi sorotan setelah didemo ratusan ASN terkait kebijakan yang diambil. Demo damai ini dipicu oleh pemberhentian seorang pegawai kementerian bernama Neni Herlina. Satryo juga menjadi perhatian setelah rekaman suara arogan yang diduga miliknya viral di media sosial. Satryo membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa rekaman suara itu bukan miliknya.
Sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai terlibat dalam beberapa kontroversi. Ia mengusulkan peningkatan anggaran Kementerian HAM dari Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun untuk melaksanakan lebih dari 200 program, termasuk pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional. Usulan ini menuai kritik, termasuk dari mantan diplomat Dino Patti Djalal. Pigai juga menjadi perhatian atas pernyataan kontroversialnya mengenai hubungan pribadinya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, menjadi sorotan dalam penyelesaian polemik pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Awalnya, ia mengaku tidak tahu menahu tentang pagar tersebut, yang memicu kritik publik. Setelah TNI Angkatan Laut membongkar pagar atas perintah Presiden Prabowo, Wahyu meminta TNI AL menghentikan pencabutan pagar untuk memudahkan investigasi.
Menteri Perumahan, Maruarar Sirait, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta karena pernyataannya yang dianggap berbau SARA. Pernyataan tersebut mengklaim bahwa dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono Anung-Rano Karno akan menurunkan suara di kalangan non-muslim. Maruarar juga pernah membuat sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar terkait pengejaran buron Harun Masiku.
Miftah Maulana Habiburrahman, dikenal sebagai Gus Miftah, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden setelah video yang menunjukkan dirinya mengolok-olok penjual es teh viral. Tindakan tersebut memicu kecaman luas. Miftah menyampaikan permintaan maaf dan mengumumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta.
Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden, menjadi sorotan setelah mobil dinasnya dengan pelat nomor RI 36 terekam dalam video viral. Mobil tersebut dikawal oleh polisi patroli yang bersikap arogan terhadap pengguna jalan lain. Raffi mengakui bahwa mobil tersebut adalah kendaraan dinasnya, namun saat kejadian ia tidak berada di dalam mobil karena sedang menghadiri rapat.
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah menteri dan pejabat kabinet menjadi sorotan publik. Kontroversi dan kebijakan yang diambil menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menangani isu-isu ini dengan bijak untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pemerintahan.
