Jakarta – Dalam perayaan hari ulang tahun ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengemukakan empat isu krusial yang menjadi fokus dalam program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, penyediaan makanan bergizi gratis, dan hilirisasi sebagai prioritas utama.
Dari keempat program tersebut, Bahlil menekankan bahwa kedaulatan energi dan hilirisasi menjadi tanggung jawab utama kader Partai Golkar. Menurutnya, kedua aspek ini harus diutamakan agar Indonesia dapat mencapai pendapatan per kapita sebesar US$ 9.000-10.000 pada tahun 2030. “Jika tidak, daya ungkit pertumbuhan ekonomi akan terganggu,” tegas Bahlil.
Bahlil menambahkan bahwa hilirisasi merupakan langkah yang harus dilakukan selain menyediakan makanan bergizi. Ia mengingatkan bahwa peristiwa krisis ekonomi pada tahun 1999, di mana inflasi mencapai 88% dan cadangan devisa hanya US$ 17 miliar, harus dihindari. “Pertumbuhan ekonomi kita sangat rendah saat itu, namun UMKM menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional,” ujarnya.
Meskipun UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap GDP dan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 120 juta orang dari total angkatan kerja 130 juta, Bahlil menekankan bahwa mengandalkan UMKM saja membutuhkan waktu yang panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Inilah potret yang harus kita jawab bersama-sama,” katanya.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Bahlil mengungkapkan bahwa akan ada 28 proyek hilirisasi yang dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan investasi sekitar US$ 618 miliar. “Ini yang akan menjadi program kerja untuk kita dorong,” tambahnya.
Terkait kedaulatan energi, Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo mengenai penurunan lifting minyak. Dalam dua bulan terakhir, lifting minyak turun dari 600.000 barel per hari menjadi 590.000 barel per hari. “Konsumsi kita sekitar 1.600.000 barel per hari, sehingga kita harus mengimpor sekitar 1.000.000 barel per hari,” jelasnya.
Impor minyak yang besar menyebabkan devisa negara hilang sekitar Rp 500 triliun per tahun dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Oleh karena itu, Bahlil menargetkan lifting minyak mencapai 1.000.000 barel per hari pada 2028-2029 agar Indonesia tidak perlu lagi mengimpor minyak pada tahun 2029.
Program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar dalam mencapai kedaulatan pangan dan energi, serta hilirisasi. Dengan komitmen dan strategi yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mencapai target ekonomi yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi ini demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.
