Sumedang – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Pernyataan ini disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang.
Dalam laporannya, Bahlil menyebutkan bahwa terdapat 340 kecamatan atau sekitar 6.700 dusun yang belum mendapatkan akses listrik. “Jika dikonversi ke jumlah rumah tangga, ini setara dengan sekitar 1,3 juta rumah tangga,” ujar Bahlil pada Senin, 20 Januari.
Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil menegaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk melistriki seluruh dusun tersebut mencapai Rp48 triliun dalam kurun waktu lima tahun. “Kami yakin, InsyaAllah, dengan arahan Bapak Presiden, jika ini mampu kita lakukan, bisa kita wujudkan,” lanjutnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan dari masyarakat di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) terkait masalah ketenagalistrikan. Meskipun masyarakat cukup puas dengan kondisi kelistrikan saat Natal dan Tahun Baru yang lalu, masih ada yang mengeluhkan keterbatasan akses listrik.
“Mereka menyampaikan bahwa pelayanan akhir tahun kemarin bagus, tapi akan lebih baik lagi jika listrik yang hanya menyala 3 jam bisa ditingkatkan menjadi 6 jam, yang 6 jam menjadi 24 jam, dan yang belum ada listrik ingin agar mereka juga bisa menikmati listrik,” kata Bahlil.
Tidak hanya dari daerah 3T, Bahlil juga mengaku menerima laporan dari Gubernur Terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengeluhkan masih adanya desa di Jawa Barat yang belum teraliri listrik. “Ternyata di Jawa Barat ini juga ada dusun-dusun yang sebagian belum ada listriknya. Ini pesan dari Gubernur Terpilih, Kader Gerindra,” tandas Bahlil.
Tantangan akses listrik di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Dengan komitmen dan strategi yang tepat, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati akses listrik yang memadai. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi ini demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.
