Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengidentifikasi sekitar 33.000 sumur minyak milik masyarakat yang berpotensi untuk diproduksi. Namun, pemerintah menegaskan bahwa tidak semua sumur tersebut akan langsung dioperasikan secara bersamaan. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa proses perizinan akan diprioritaskan bagi sumur-sumur yang paling siap untuk segera berproduksi.
“Jadi, dari 33.000 sumur itu, kami tidak menunggu semuanya siap dulu. Sumur yang bisa jalan lebih dulu akan segera kami proses izinnya,” ungkap Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/8/2025). Pernyataan ini menandakan pendekatan bertahap yang diambil pemerintah dalam mendukung produksi minyak dari sumur rakyat, dengan fokus pada efektivitas dan kesiapan teknis.
Langkah ini sekaligus membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk turut berperan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat. Pemerintah berharap keterlibatan BUMD dan UMKM dapat mempercepat proses produksi serta memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.
Namun, pemerintah juga menyadari pentingnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sumur minyak tersebut. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal menjadi fokus agar standar operasional dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, peningkatan fasilitas pendukung seperti akses jalan dan tempat penyimpanan juga menjadi perhatian penting.
Melalui proses perizinan yang selektif dan dukungan bagi pihak-pihak yang siap, pemerintah optimis dapat menciptakan ekosistem produksi minyak rakyat yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, produksi sumur minyak dari masyarakat bukan hanya menjadi sumber tambahan energi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah.
