Migas
Kolaborasi SKK Migas dan Kementerian PPN/Bappenas: Harapan dan Tujuan
Dalam upaya memperkokoh sektor energi nasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjalin kolaborasi…
Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!
Just for You
Lasted Migas
Kepulauan Meranti: Kerugian dari Dana Bagi Hasil Migas dan Sawit
Riau - Kabupaten Kepulauan Meranti terus bergulat dengan tantangan besar terkait penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Migas dan…
Peningkatan Lifting Migas: Fokus Teknologi dan Sanksi untuk KKKS
Mukhtarudin, Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, menyoroti urgensi peningkatan lifting migas melalui optimalisasi teknologi dan eksplorasi. Pernyataan ini muncul sebagai…
Prediksi Kinerja Saham Migas 2024: Peluang dan Tantangan
Tahun ini, saham-saham emiten minyak dan gas (migas) diperkirakan akan bergerak seiring dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), didorong oleh…
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Resmi Tutup Posko Nasional Nataru 2024-2025
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi menutup Posko Nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025…
Megawati Soekarnoputri Soroti Penundaan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia
Dalam perayaan ulang tahun ke-52 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyoroti penundaan gelar doktor Menteri Energi…
Pemerintah Tegas Tingkatkan Lifting Minyak dan Gas Bumi
Pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasan dalam upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi siap jual atau lifting. Salah satu langkah konkret…
Aturan Baru ESDM: Partisipasi 10% Daerah dalam Wilayah Kerja Migas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memperkenalkan regulasi baru yang mengatur hak partisipasi 10% daerah dalam wilayah kerja…
Aturan Baru ESDM: Partisipasi 10% Daerah dalam Wilayah Kerja Migas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memperkenalkan regulasi baru yang mengatur hak partisipasi 10% daerah dalam wilayah kerja…