JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, melontarkan kritik tajam terhadap hasil survei yang digelar oleh Center of Economic and Law Studies (Celios). Survei tersebut menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam jajaran menteri dengan performa terburuk selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Idrus menilai penilaian tersebut tidak objektif dan jauh dari realitas.
Idrus menegaskan bahwa kinerja Bahlil selama menjabat sebagai Menteri ESDM sangat positif, dan ia menyayangkan hasil survei yang dianggap menyesatkan. “Setelah kami telaah, ternyata penilaian yang diberikan hanya pada sektor tertentu dan tidak dilihat dalam perspektif yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif,” ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.
Survei yang dilakukan oleh Celios menggunakan metode penilaian ahli, di mana 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel dilibatkan. Para jurnalis ini dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri berdasarkan lima indikator utama: pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan. Para jurnalis yang terlibat berasal dari berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
Berdasarkan survei Celios, Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran. Dua urutan menteri di atas Bahlil adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Idrus Marham menambahkan bahwa penilaian survei tidak dilakukan secara menyeluruh. “Jadi, ini banyak sekali dan ini penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan tidak mengikuti ini, sehingga kita berkesimpulan bahwa penilaian yang dijadikan dasar di situ hanya sektor tertentu, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, parsial, dan tidak terintegrasi,” katanya.
Menurut Idrus, hasil survei ini tidak bisa dinilai secara objektif karena tidak dilakukan secara menyeluruh. “Secara objektif, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi apa, (rapor) merah, apa tidak gitu,” ucapnya.
Celios, sebagai lembaga penelitian independen, fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. Namun, hasil survei ini menimbulkan kontroversi dan penolakan dari beberapa pihak, termasuk Idrus Marham yang merasa bahwa penilaian terhadap Bahlil Lahadalia tidak adil dan tidak mencerminkan kinerja sebenarnya.
Survei Celios yang menempatkan Bahlil Lahadalia dalam daftar menteri dengan kinerja terburuk menimbulkan perdebatan mengenai objektivitas dan metodologi penilaian. Kritik dari Idrus Marham menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih komprehensif dan menyeluruh terhadap kinerja para menteri agar dapat memberikan gambaran yang lebih adil dan akurat. Ke depan, diharapkan ada peningkatan dalam metode penilaian untuk memastikan bahwa hasil survei mencerminkan kinerja yang sebenarnya dari para pejabat publik.
