INFOENERGI.ID – Jakarta: Pemerintah Indonesia menatap masa depan dengan optimisme, melihat iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang kian menunjukkan tren positif. Sejak tahun 2020, pemerintah kembali mengizinkan penggunaan skema cost recovery dalam kontrak bagi hasil migas. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan daya tarik dan agresivitas para pelaku usaha dalam mencari cadangan baru dan meningkatkan produksi migas.
Berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah turut berperan dalam peningkatan aktivitas operasi migas di tanah air. Yulianto, Koordinator Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan bahwa eksplorasi migas masih sangat diperlukan. Hal ini mengingat kebutuhan energi, khususnya energi fosil, dalam satu dekade ke depan masih cukup besar. Dengan sumber daya alam migas yang ada saat ini, Indonesia seharusnya dapat terhindar dari krisis energi.
Menurut Yulianto, industri migas Indonesia tetap menarik meskipun menghadapi berbagai kendala. Pemerintah terus mendorong perbaikan dari sisi regulasi dan fiscal term untuk memenuhi kebutuhan investor. “Saat ini, daya saing bisnis industri hulu migas masih menarik, namun harus dibandingkan dengan pesaing dari negara lain,” ujarnya dalam media briefing pre-event IPA Convex 2025.
Asnidar, Kepala Divisi Prospektivitas Migas dan Manajemen Data Wilayah Kerja SKK Migas, mengungkapkan bahwa Indonesia kini berada di urutan kedua di Asia Tenggara dalam kebijakan fiskal, menurut WoodMac tahun 2025. Ia melihat masih ada peluang untuk meningkatkan daya saing dengan memberikan peluang lebih luas dalam kontrak bagi hasil untuk kontraktor. “Pemberian insentif yang lebih besar bagi pelaku industri di area frontier yang memiliki keterbatasan akses dan biaya eksplorasi tinggi juga penting,” tambahnya.
Dari sisi operasional, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk mempermudah proses perizinan dan memfasilitasi proses yang ada agar cukup melalui satu pintu. “Dengan demikian, kontraktor dapat lebih fokus pada aspek teknis dan teknologi,” jelas Asnidar. Agresivitas eksplorasi terlihat dalam tiga tahun terakhir dengan alokasi biaya total US$300 juta untuk kegiatan di open area.
Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan lelang blok-blok migas dari 60 area yang sedang dievaluasi. “Ada 60 area yang dievaluasi untuk tiga tahun ke depan. Kami sudah mengumpulkan semua progresnya, mana yang siap dan mana yang masih membutuhkan data lebih lanjut,” kata Asnidar. Berdasarkan data pemerintah, terdapat 128 basin, di mana baru sekitar 37% yang diketahui kondisinya, terdiri dari 20 basin produksi dan 27 basin discovery. Ada 65 basin yang belum digarap sama sekali dengan potensi cadangan hidrokarbon yang besar.
Ruszaidi B Kahar, Senior Manager Exploration PETRONAS Indonesia, menyatakan bahwa PETRONAS berkomitmen untuk berkontribusi aktif dan positif terhadap pengembangan industri energi di Indonesia. Dengan keterlibatan lebih dari 20 tahun, kontribusi produksi PETRONAS mencapai 20 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD). “Kami berkomitmen untuk memperkuat kehadiran kami di Indonesia dan berkontribusi positif terhadap pengembangan industri energi nasional,” ujarnya.
Sebagai investor, PETRONAS berharap ada fleksibilitas dari pemerintah dalam fiscal term. “Dengan banyaknya potensi yang belum dimanfaatkan, Indonesia bisa menjadi pilihan menarik bagi pemain energi global yang ingin berinvestasi dalam proyek jangka panjang,” kata Ruszaidi. Menurutnya, Indonesia beruntung karena lokasi strategis dan sumber daya alam migas yang melimpah. “Yang diperlukan adalah dorongan dan inisiatif pemerintah untuk menarik minat investor,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah strategis dan dukungan dari pemerintah, diharapkan sektor hulu migas Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
