INFOENERGI.ID, Jakarta – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi XII DPR RI dan Institute for Essential Services Reform (IESR), Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menekankan urgensi percepatan transisi nasional menuju energi terbarukan. Nevi menyoroti bahwa Indonesia tidak boleh lagi tertinggal dalam adopsi energi bersih, terutama ketika negara-negara tetangga telah lebih dahulu melangkah maju.
Nevi mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa, mulai dari matahari, angin, air, hingga panas bumi. Namun, ironisnya, pemanfaatan sumber daya ini masih sangat minim. Sebagai contoh, dari potensi energi surya lebih dari 200 GW, baru sekitar 0,13% yang dimanfaatkan. “Kita tertinggal, padahal dunia sudah bergerak cepat,” jelas Nevi.
Politisi PKS asal Sumatera Barat II ini juga menyoroti penurunan target bauran energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), dari semula 23% pada 2025 menjadi 17-19%. Menurutnya, ini adalah sinyal peringatan yang harus segera direspons dengan langkah konkret. “Penurunan target ini adalah lampu kuning. Kita perlu kebijakan yang konsisten dan eksekusi nyata. Tidak cukup hanya peta jalan, tapi juga proyek konkret yang dirasakan langsung masyarakat,” tegasnya.
Nevi menambahkan bahwa tantangan klasik yang masih menjadi penghambat utama transisi energi adalah masalah pendanaan. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan dana untuk transisi energi Indonesia hingga tahun 2060 diperkirakan mencapai USD 1 triliun. Namun, realisasi investasi tahunan masih jauh dari ideal, yakni di bawah USD 2 miliar.
Untuk mengatasi tantangan pendanaan ini, Nevi mendorong sinergi yang lebih kuat antara DPR, pemerintah, dan dunia usaha. Ini termasuk penguatan peran BUMN, pemberian insentif fiskal, dan pembukaan akses ke pembiayaan hijau serta kerja sama internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP). “Saya berharap RUU EBT yang sedang dibahas di DPR bisa menjadi landasan hukum progresif. Bukan sekadar legalisasi teknis, tapi pendorong investasi dan pemanfaatan energi bersih yang inklusif,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Nevi menegaskan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan strategis hari ini untuk menjamin kedaulatan energi dan keadilan bagi generasi mendatang. “Kita tidak hanya bicara soal energi, ini soal ketahanan nasional, kemandirian, dan keadilan antargenerasi. Jangan sampai Indonesia tertinggal,” tutup Nevi.
Dengan adanya komitmen dan langkah konkret dari berbagai pihak, diharapkan transisi menuju energi terbarukan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan efektif, memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.
