Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, memberikan apresiasi atas upaya Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) yang memprioritaskan percepatan elektrifikasi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), termasuk Papua. Menurutnya, program ini merupakan bukti konkret kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.Alfons menegaskan bahwa akses listrik tidak semata soal teknis, tetapi juga menjadi tolok ukur kesetaraan pembangunan. “Percepatan elektrifikasi di daerah 3T adalah indikator utama pemerataan pembangunan,” ujarnya. Dengan penerangan yang merata, ia berharap kualitas layanan publik mulai dari pendidikan hingga kesehatan dapat meningkat.
Wilayah 3T kerap terhambat oleh kondisi geografis yang berat dan minimnya infrastruktur. Untuk itu, pemerintah dan PLN menargetkan pembangunan pembangkit surya terdesentralisasi serta unit mikrohidro yang disesuaikan dengan topografi setempat. Langkah ini diharapkan menekan biaya logistik sekaligus menghadirkan pasokan listrik andal.
Masuknya listrik ke desa-desa terpencil tidak hanya meningkatkan kenyamanan hidup, tetapi juga membuka peluang usaha baru. Alfons mencontohkan, akses listrik memungkinkan pelaku UMKM mengoperasikan alat produksi modern, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menambah lapangan kerja.
Komisi XII menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program ini melalui fungsi anggaran dan legislasi. DPR bertekad memastikan investasi infrastruktur energi tidak terkendala birokrasi, dan program elektrifikasi di 3T benar-benar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan dorongan politik yang kuat dan kolaborasi antara Kementerian ESDM, PLN, serta DPR, langkah percepatan elektrifikasi di wilayah 3T diharapkan menjadi tonggak penting menuju pemerataan pembangunan dan ketahanan energi nasional.
