Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berencana mengundang para pengusaha tambang untuk menyosialisasikan perubahan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor mineral dan batu bara (minerba) guna mencegah praktik korupsi.
Inisiatif tersebut muncul menyusul penetapan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tambang batu bara oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Pemerintah menilai perlu adanya penguatan pengawasan dan pembaruan sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Dalam waktu dekat, Bahlil akan mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha tambang sebagai forum untuk menyampaikan kebijakan RKAB terbaru serta menampung aspirasi dan kendala yang mereka hadapi. Melalui komunikasi dua arah ini, diharapkan tercipta kesepahaman antara pemerintah dan dunia usaha untuk bersama-sama menjaga integritas sektor pertambangan.
Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan RKAB. Para pengusaha tambang diimbau untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku dan menjalankan bisnis secara profesional serta bertanggung jawab. Selain itu, Kementerian ESDM juga akan memperkuat sistem pengawasan untuk menutup celah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Bahlil mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan organisasi non-pemerintah, untuk ikut serta dalam mengawasi kegiatan pertambangan. Pemerintah membuka ruang pelaporan yang aman dan responsif terhadap dugaan pelanggaran agar tercipta iklim usaha yang sehat dan bersih dari korupsi.
Pengumpulan pengusaha tambang oleh Bahlil menandai langkah awal reformasi tata kelola RKAB sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor minerba. Dengan pendekatan yang inklusif dan pengawasan yang ketat, pemerintah berharap dapat mewujudkan sektor pertambangan yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing tinggi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
