Hilirisasi mineral dan batubara (minerba) masih menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional. Meski demikian, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu ditangani secara serius, mulai dari kendala birokrasi hingga lemahnya koordinasi antar lembaga. Dalam rapat terbaru, DPR menegaskan bahwa percepatan eksekusi dan penegakan hukum merupakan faktor krusial untuk menjamin keberhasilan program hilirisasi.
Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menilai kebijakan hilirisasi minerba yang dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah sejalan dengan visi yang dijanjikan pada masa kampanye. Menurutnya, fokus pengolahan sumber daya di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah adalah strategi fundamental untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta meningkatkan daya saing industri.
DPR menyoroti bahwa meski kebijakan hilirisasi sudah dirumuskan dengan jelas, pelaksanaannya masih berjalan lambat. Hambatan birokrasi dan minimnya sinergi antar lembaga dinilai menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, percepatan eksekusi di lapangan dipandang sebagai kebutuhan mendesak agar manfaat hilirisasi dapat segera dirasakan.
Selain percepatan pelaksanaan, DPR juga menekankan perlunya penegakan hukum yang konsisten. Tanpa regulasi yang ditegakkan secara tegas, program hilirisasi dikhawatirkan sulit mencapai hasil optimal. Penegakan hukum diyakini dapat mencegah praktik ilegal sekaligus memastikan kepatuhan semua pihak yang terlibat.
Keberhasilan hilirisasi tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi erat antara DPR, kementerian terkait, industri, serta kalangan akademisi. DPR bahkan mendorong pembentukan tim khusus untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatasi hambatan dalam implementasi program hilirisasi secara lebih cepat.
Hilirisasi minerba merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan komitmen percepatan eksekusi, penegakan hukum yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia berpotensi memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional.
