Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan hilirisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sebagai fokus utama dalam strategi transformasi ekonomi nasional. Langkah ini dipandang krusial untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap serta mewujudkan struktur ekonomi yang lebih kompleks, berkelanjutan, dan inklusif.
Hilirisasi, yakni proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, kini semakin ditegaskan perannya sebagai motor penggerak ekonomi. Berdasarkan dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, pemerintah menekankan bahwa hilirisasi bukan sekadar upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Sejumlah sektor menjadi fokus utama pengembangan, terutama pertambangan seperti nikel dan bauksit. Pemerintah telah memperketat kebijakan ekspor bijih mentah untuk mendorong pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Selain itu, komoditas unggulan lain seperti kelapa sawit dan karet juga diarahkan agar menghasilkan produk turunan yang bernilai tinggi.
Dengan memanfaatkan kekayaan SDA yang melimpah, hilirisasi diharapkan mampu memberikan dampak nyata. Pertama, memperluas lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan manufaktur. Kedua, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sehingga memperkuat neraca perdagangan. Ketiga, memperkokoh ketahanan eksternal Indonesia sekaligus mendorong tumbuhnya industri manufaktur sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Meski memiliki prospek besar, implementasi hilirisasi tidak lepas dari tantangan. Kebutuhan investasi yang besar, keterbatasan sumber daya manusia terampil, hingga kerumitan regulasi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar strategi ini berjalan efektif.
Hilirisasi SDA menjadi salah satu pondasi penting dalam membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dengan konsistensi kebijakan, dukungan investasi, serta penguatan kapasitas SDM, strategi ini diyakini mampu membuka jalan bagi Indonesia menuju struktur ekonomi yang lebih maju, berkelanjutan, dan inklusif.
