Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperingatkan bahwa penugasan Pertamina untuk memasok BBM ke SPBU swasta dapat mengancam ketahanan energi nasional. Manajer Riset Fitra, Badiul Hadi, menjelaskan bahwa jika infrastruktur Pertamina tidak ditingkatkan, pasokan nasional bisa terganggu jika terjadi masalah dengan pemasok luar negeri, karena tidak ada cadangan lain.
Selain itu, tugas baru ini dapat meningkatkan beban keuangan Pertamina, terutama saat harga minyak dunia naik atau rupiah melemah. Tanpa dukungan dana stabilisasi, Pertamina bisa kesulitan menjaga keseimbangan antara bisnis dan layanan publik.
Kebijakan ini juga bisa merugikan masyarakat. Jika SPBU swasta terlampau bergantung pada pasokan Pertamina dan margin keuntungan mereka kecil, mereka mungkin enggan memperluas jaringan. Akibatnya, pilihan SPBU bagi konsumen akan berkurang dan persaingan sehat di pasar BBM akan melemah.
Badiul menilai skema ini menjadikan Pertamina sebagai pemasok utama BBM nonsubsidi dengan skema “semi-public service obligation” (semi-PSO). Hal ini berpotensi menekan keuntungan Pertamina, karena perusahaan harus menanggung biaya distribusi dan fluktuasi harga tanpa imbal hasil yang sepadan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah mengklaim bahwa SPBU swasta sepakat untuk membeli base fuel dari Pertamina untuk mengatasi kekosongan pasokan. Pertamina disebut memiliki sisa kuota impor yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ini hingga akhir tahun.
