Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dikabarkan bersiap meninjau ulang seluruh kegiatan pertambangan yang beroperasi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh setelah bencana banjir bandang melanda kawasan tersebut.
Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa fokus utama kementerian saat ini adalah memulihkan pasokan energi di wilayah terdampak. Setelah tahap tersebut selesai, tidak menutup kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan di tiga provinsi itu. Ia menegaskan bahwa Bahlil tidak ragu mencabut izin usaha pertambangan (IUP) apabila ditemukan pelanggaran.
“Jadi ya siap-siap lah itu yang berdampak segala macam terhadap lingkungan akan dievaluasi untuk tambang dan lain-lainnya. Namun, yang jelas, kunjungan Pak Menteri akan fokus untuk rehabilitasi infrastruktur suplai energi,” ujar Anggia, dikutip Selasa (2/12/2025).
Ia menambahkan bahwa kementerian akan menindak perusahaan yang tidak menerapkan good mining practices (GMP) atau tidak menjalankan kaidah pertambangan yang bertanggung jawab. “Karena kan kita lihat ini, khususnya untuk tambang-tambang yang tidak melakukan good mining practices yang memang rusak terhadap ekosistem dan lingkungan,” kata Anggia.
Salah satu operasi tambang yang tengah menuai sorotan adalah tambang emas Martabe. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menepis tudingan aktivis lingkungan yang mengaitkan kegiatan tambang Martabe dengan semakin parahnya banjir bandang di Sumatera Utara. Sejalan dengan pernyataan manajemen PT Agincourt Resources (PTAR), Yuliot menegaskan bahwa jarak wilayah operasi Martabe jauh dari lokasi bencana.
“Enggak, katanya wilayah kerjanya jauh,” ucapnya saat ditanya mengenai dugaan hubungan tambang dengan banjir di Sumut.
Pihak PTAR juga menolak anggapan bahwa aktivitas tambang mereka memperburuk kondisi banjir. Senior Manager Corporate Communications PTAR, Katarina Siburian Hardono, mengungkapkan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur mitigasi banjir, menjaga konservasi hutan, serta mematuhi regulasi lingkungan. Ia menambahkan bahwa wilayah banjir di Desa Garoga berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, sementara tambang beroperasi di DAS Aek Pahu.
“Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir,” ujar Katarina.
Menurut pemantauan internal perusahaan, bencana banjir dan longsor yang menerjang Sumatra Utara dipicu cuaca ekstrem akibat siklon tropis Senyar.
Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Sumatera Utara mencatat bahwa banjir bandang dan tanah longsor berdampak pada delapan kabupaten/kota, dengan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah menjadi wilayah terparah. Walhi menilai bencana tersebut paling besar terjadi di kawasan ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru—salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di wilayah tersebut.
Berdasarkan citra satelit 2025, Walhi menemukan pembukaan hutan secara masif di Harangan Tapanuli, terutama di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Area ini dikenal memiliki nilai konservasi tinggi dan berfungsi sebagai pelindung alami saat curah hujan meningkat. Mereka juga mencatat keberadaan lahan gundul yang muncul pada 2025 di Tapanuli Tengah, tidak jauh dari aktivitas penambangan emas.
Kementerian ESDM membuka kemungkinan untuk mengevaluasi bahkan mencabut izin tambang di Sumatera apabila ditemukan pelanggaran, menyusul bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah. Sementara tambang emas Martabe membantah keterlibatan mereka dalam memperparah bencana, Walhi menilai kerusakan hutan di ekosistem Batang Toru menjadi faktor penting yang memperberat dampak banjir dan longsor di Sumatera Utara.
