Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menekankan pentingnya investigasi mendalam terkait penyebab banjir bandang yang melanda Sumatra, termasuk menelaah potensi pengaruh aktivitas pertambangan dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Ketua Umum Perhapi, Sudirman Widhy Hartono, menilai banjir di beberapa wilayah Sumatra terjadi bersamaan dengan fenomena cuaca ekstrem di Asia Tenggara dan Asia Selatan, yang menunjukkan adanya dampak badai tropis dan curah hujan tinggi. Namun, Sudirman menekankan bahwa kerusakan hutan akibat aktivitas manusia juga dapat memperburuk kondisi banjir.
“Untuk menghakimi sektor industri mana yang paling berkontribusi pada kerusakan alam harus melalui telaah dan investigasi mendalam, bukan hanya menuding tanpa data akurat,” ujar Sudirman, Rabu (3/12/2025).
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menuding tujuh perusahaan turut memperparah banjir di kawasan ekosistem Batang Toru, salah satu bentang hutan tropis terakhir di Sumut. Perusahaan yang disebut antara lain:
- PT Agincourt Resources (PTAR) – tambang emas Martabe
- PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – PLTA Batang Toru
- PT Pahae Julu Micro Hydro Power – PLTMH Pahae Julu
- PT SOL Geothermal Indonesia – Geothermal Taput
- PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) – unit perkebunan kayu rakyat
- PT Sago Nauli Plantation – perkebunan sawit
- PTPN III Batang Toru Estate – perkebunan sawit
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, menyatakan aktivitas PLTA dan pertambangan emas telah menyebabkan hilangnya tutupan hutan, merusak badan dan aliran sungai, serta memutus habitat satwa seperti orangutan dan harimau. PLTA Batang Toru disebut menyebabkan hilangnya lebih dari 350 hektare hutan sepanjang 13 kilometer daerah sungai, serta menimbulkan gangguan fluktuasi debit sungai, sedimentasi tinggi, dan potensi polusi jika limbah mengandung unsur beracun.
Selain itu, pembukaan hutan melalui skema pemanfaatan kayu tumbuh alami (PHAT) juga dituding menjadi salah satu pemicu banjir bandang. Rianda mencatat kawasan koridor satwa yang menghubungkan Dolok Sibualbuali–Hutan Lindung Batang Toru Barat terdegradasi 1.500 hektare dalam tiga tahun terakhir.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia disebut siap mengevaluasi aktivitas pertambangan di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh pasca-banjir. Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan fokus awal kementerian adalah pemulihan pasokan energi di wilayah terdampak. Setelah itu, evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang melanggar regulasi bisa dilakukan, termasuk pencabutan izin bila terbukti merugikan lingkungan.
“Yang jelas, kunjungan Pak Menteri akan fokus untuk rehabilitasi infrastruktur suplai energi. Namun, aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan akan dievaluasi,” kata Anggia.
Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan perlunya keseimbangan antara kegiatan industri, konservasi lingkungan, dan mitigasi bencana di Sumatera Utara.
