Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan akan mengirimkan tim untuk menyelidiki lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis bensin RON 90, atau Pertalite, yang dilaporkan mencapai Rp30.000 per liter di Aceh Tenggara. Kabar ini menyebar luas di media sosial, menggambarkan situasi akibat stok bensin yang menipis dan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan tanggapan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi di wilayah yang terdampak banjir tersebut. Namun, Laode memastikan bahwa Kementerian ESDM akan mengirimkan tim ke tiga provinsi yang terdampak banjir untuk mempercepat pemulihan pasokan energi. “Saya enggak bicara angka dahulu ya. Akan tetapi, sekarang, tadi baru rapat dengan Pak Menteri, kita ditugaskan semua terjun,” ujar Laode kepada media di kantor Kementerian ESDM, Senin (1/12/2025).
Laode mengungkapkan bahwa pada Selasa (2/12/2025), pihaknya akan terbang ke Sumatra untuk memantau langsung pemulihan pasokan energi di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa pasokan BBM ke Sibolga terputus karena jalur distribusi yang tidak dapat dilalui. Oleh karena itu, Kementerian ESDM sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi terhentinya distribusi BBM ke wilayah terdampak banjir tersebut. “Nah, ini yang jadi tantangan. Harus kita ambilkan dari mana untuk memasok ke wilayah-wilayah kayak Padang Sidempuan seperti itu. Nah, ini besok kami akan ke sana,” tegas Laode.
Akun X @Aceh mengklaim adanya krisis BBM di Aceh Tenggara, dengan antrean panjang di SPBU milik PT Pertamina (Persero) dan harga Pertalite yang mencapai Rp30.000 per liter. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 442 jiwa per 30 November 2025. Selain itu, 402 jiwa masih dinyatakan hilang, 646 jiwa terluka, dan 290,7 ribu orang mengungsi. Secara keseluruhan, bencana ini berdampak terhadap 1,1 juta jiwa.
Bencana ini juga berdampak pada rumah dan infrastruktur. BNPB mencatat 827 unit rumah mengalami rusak berat, 694 unit rumah rusak sedang, dan 1.300 unit rumah rusak ringan. Selain itu, 43 unit fasilitas pendidikan rusak dan 133 unit jembatan rusak. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat bahwa stok BBM di terminal BBM Aceh berada pada level terkendali. Saat ini, BPH Migas bersama instansi terkait tengah memfokuskan distribusi di wilayah terdampak bencana.
Anggota komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menyampaikan bahwa kebutuhan BBM Aceh dipenuhi dari enam terminal BBM, yaitu Medan Group, Sabang, Lhoksumawe, Krueng, Maulaboh, dan Simeulue. Ia memastikan bahwa distribusi BBM untuk wilayah Aceh terkendali dan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. “BPH Migas telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Elnusa Petrofin Area Aceh di Fuel Terminal Pertamina Krueng Raya untuk menjalankan skenario distribusi Regular, Alternative, dan Emergency (RAE) dalam pengiriman BBM ke wilayah terdampak,” kata Fathul dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
Fathul menjelaskan bahwa BBM yang didistribusikan ke wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tengah, Bener Merah, dan Gayo Lues harus dilakukan dengan upaya ekstra. Untuk Kabupaten Aceh Tengah, pengiriman dilakukan menggunakan truk kecil dan harus dilakukan penurunan drum di dua titik karena jalan masih rawan longsor. Selanjutnya, untuk SPBU di wilayah Bireuen, disuplai dari terminal BBM Krueng Raya melalui jalur alternatif. “Sesuai arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM], BBM harus tetap terdistribusi ke masyarakat. Namun, tentu saja tetap memegang prinsip kehati-hatian, agar baik petugas dan masyarakat selamat,” kata Fathul.
Kementerian ESDM dan BPH Migas berkomitmen untuk mengatasi krisis BBM di Aceh Tenggara dengan langkah-langkah cepat dan terkoordinasi. Meskipun tantangan distribusi di wilayah terdampak banjir cukup besar, upaya kolaboratif antara pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat memastikan pasokan BBM tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
