Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Hal ini sejalan dengan program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi.
Dalam acara Hilir Migas Conference & Expo serta BPH Migas Award Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (12/12), Yuliot menyatakan bahwa ketersediaan sumber energi yang cukup dan terjangkau sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen per tahun.
Yuliot menambahkan bahwa sektor migas masih menjadi kunci utama dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, terutama di masa transisi energi saat ini. Pemerintah telah berupaya menjamin ketahanan energi dengan meningkatkan pemanfaatan gas bumi di sektor industri dan rumah tangga melalui penyediaan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
Salah satu inisiatif penting yang telah dilakukan adalah program BBM Satu Harga, yang terutama difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sejak 2017, telah dibangun 580 penyalur BBM Satu Harga untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Pembangunan penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat,” ujar Yuliot dalam acara bertema “Kolaborasi dalam Transisi Energi: Mengembangkan Ekosistem Hilir Minyak dan Gas Bumi yang Adaptif dan Inovatif.”
Yuliot juga menyoroti pentingnya mandatori biodiesel yang akan dilanjutkan hingga mencapai biodiesel 40 persen (B40) dan B50. Selama tahun 2023, pemanfaatan biodiesel B35 mencapai 12,2 juta kiloliter, yang memberikan manfaat ekonomi signifikan.
“Realisasi biodiesel pada 2023 telah menghasilkan penghematan devisa negara sebesar Rp120,5 triliun, meningkatkan keandalan pasokan bahan bakar, serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri,” jelas Yuliot.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta anggota komite BPH Migas seperti Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, dan lainnya. Selain itu, hadir pula Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan penyerahan Surat Keputusan Kuota BBM Tahun 2025 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo. Selain itu, ada juga penyerahan Surat Keputusan Hak Khusus Niaga Gas Bumi kepada PT Energasindo Heksa Karya dan PT Bayu Buana Gemilang.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dilakukan, yang bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak untuk konsumen pengguna usaha perikanan. Selain itu, ada juga PKS antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Bali terkait pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pendistribusian jenis BBM tertentu di Provinsi Bali.
Dengan berbagai inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan, sektor hilir migas diharapkan dapat terus mendukung ketahanan energi nasional dan mencapai target swasembada energi. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
