JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pengalihan seluruh produksi gas nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa konsumsi gas domestik dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada impor.
Dalam pernyataannya, Bahlil menjelaskan bahwa kementeriannya saat ini tengah berupaya memprioritaskan penggunaan gas bumi dari blok-blok yang dikelola oleh kontraktor agar sepenuhnya diserap di dalam negeri. Ia juga menambahkan bahwa kemungkinan ekspor gas akan dibuka kembali setelah kebutuhan domestik terpenuhi.
“Pak Presiden, agar kita tidak mengalami defisit dalam konsumsi, saya meminta izin untuk memprioritaskan seluruh konsesi gas yang ada di Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil dalam seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).
Bahlil menegaskan bahwa alokasi gas domestik ini akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan mendukung program hilirisasi industri. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa kebutuhan gas selama periode 2025 hingga 2030 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam lima tahun ke depan, kebutuhan gas untuk sektor pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 1.741 billion British thermal unit per day (BBtud). Sementara itu, pada tahun 2034, kebutuhan gas diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 2.695 BBtud.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) tetap mempertahankan rencana moratorium ekspor gas pada tahun 2035. Meskipun ada permintaan dari industri hulu migas untuk kepastian pasar ekspor, pemerintah tetap berkomitmen untuk menghentikan ekspor gas guna memastikan ketersediaan pasokan domestik.
Sekretaris Jenderal DEN saat itu, Djoko Siswanto, yang kini menjabat sebagai Kepala SKK Migas, menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan serapan gas domestik dapat meningkat secara signifikan seiring dengan rencana moratorium ekspor gas tersebut.
Kementerian ESDM mencatat bahwa penyaluran gas bumi sepanjang Januari 2024 hingga September 2024 telah mencapai 5.590,12 BBtud. Penyaluran ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik, dengan rincian 12,27% untuk industri pupuk, 26,28% untuk kebutuhan industri, 12,69% untuk kelistrikan, 11,75% untuk LNG domestik, dan sisanya untuk berbagai sektor lainnya.
Langkah strategis yang diambil oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mengalihkan produksi gas nasional untuk kebutuhan domestik merupakan upaya penting dalam memastikan ketahanan energi nasional. Dengan dukungan dari Presiden Prabowo dan peningkatan infrastruktur gas, diharapkan kebutuhan energi dalam negeri dapat terpenuhi secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan industri dan pembangkit listrik di Indonesia.
