JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merancang serangkaian strategi untuk mendongkrak produksi minyak nasional. Langkah-langkah ini meliputi pelelangan besar-besaran wilayah kerja minyak dan gas bumi (WK migas) serta ancaman pencabutan izin bagi kontraktor yang tidak memenuhi kewajibannya.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) untuk mempercepat proses lelang 60 WK migas baru. Targetnya adalah seluruh proses lelang dapat diselesaikan pada 2027, lebih cepat satu tahun dari rencana awal 2028. “Pengoperasian blok migas baru merupakan kunci utama dalam mengejar target swasembada energi,” tegas Bahlil, mengingatkan bahwa lifting migas nasional terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
Untuk memastikan percepatan tersebut, Bahlil meminta Dirjen Migas berkoordinasi erat dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Djoko Siswanto. “Ada sekitar 60 wilayah kerja migas yang akan kita tenderkan hingga 2028. Saya minta semuanya selesai pada 2027. Jangan ditahan, jalankan semua,” tegas Bahlil.
Selain mempercepat lelang, Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi blok migas yang tidak kunjung berproduksi meski telah mendapatkan persetujuan Plan of Development (PoD). Ia bahkan mengancam akan mencabut izin pengelolaan WK migas yang tidak menghasilkan produksi selama lebih dari 20 tahun. Namun, Bahlil tidak merinci nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menjadi target evaluasi. “Kalau memang perlu dicabut, ya kita cabut. Kita mendukung dunia usaha, tetapi dunia usaha juga harus mendukung negara, bukan malah mengatur negara,” kata Bahlil dengan tegas.
Bahlil memastikan bahwa evaluasi dan pencabutan izin akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap perusahaan pelat merah. “Kalau ada wilayah kerja yang sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi, negara butuh. Tidak pandang bulu, apakah itu BUMN atau swasta, semua harus ditertibkan sesuai peraturan. Supaya kerja sama ini berjalan baik,” pungkasnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menargetkan pencapaian program biodiesel 50 persen, atau B50, pada 2026 mendatang. Dengan demikian, negara diharapkan tidak lagi perlu melakukan impor BBM jenis Solar pada tahun tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.
Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kementerian ESDM menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak nasional dan mencapai swasembada energi. Dengan percepatan lelang WK migas dan evaluasi ketat terhadap kontraktor, diharapkan produksi migas nasional dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, target program biodiesel 50 persen pada 2026 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dukungan dari semua pihak, termasuk sektor swasta dan BUMN, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.
