INFOENERGI.ID – Dalam era teknologi yang berkembang pesat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang merancang peta jalan (roadmap) untuk kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) di Indonesia. Rencana ini diharapkan rampung dalam tiga bulan ke depan, sekitar Juni 2025, sebagai upaya membangun tata kelola teknologi yang komprehensif dan mendorong pertumbuhan industri AI yang berkelanjutan di Tanah Air.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa roadmap AI ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk tidak hanya membangun tata kelola yang baik, tetapi juga memastikan bahwa inovasi dalam bidang AI tidak terhambat. “Kita tidak ingin menghambat inovasi-inovasi yang sedang dilakukan, mengingat begitu dinamisnya watak AI ini,” ujar Nezar dalam keterangannya pada Rabu, 19 Maret 2025.
Menurut Nezar, pemerintah akan fokus menyelesaikan tantangan terkait infrastruktur AI dengan menerapkan kebijakan inklusif untuk meminimalkan biaya kepatuhan yang tinggi. Selain itu, Kementerian Komdigi juga berencana mendorong investasi dalam pengembangan talenta digital di bidang AI. “Kita ada dalam tahap awal, di mana dua hal ini harus kita penuhi sebelum kita bicara lompatan-lompatan ke depan,” tegasnya.
Nezar juga menekankan pentingnya perlindungan data, terutama data pribadi, dalam pengembangan roadmap AI. Konsep kedaulatan data (data sovereignty) menjadi perhatian utama, di mana pengelola data harus dapat memegang kendali penuh terhadap data yang diolah. “AI sangat haus akan data, dan semua itu bisa dikonversi menjadi data. Jadi semua hal yang dari data, jadi informasi, kemudian jadi pengetahuan itu bisa ditangkap oleh AI,” jelas Nezar.
Ketua Umum Asosiasi Big Data dan AI (ABDI), Rudi Rusdiah, menyoroti dua hal penting yang harus menjadi fokus dalam pengembangan AI, yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola. “Karena sudah mulai banyak aplikasi AI yang bias,” tuturnya. Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian, mengingat perangkat AI memerlukan suplai data yang sangat banyak.
Associate professor Strategi Digital dan Ilmu Data dari Monash University, Arif Perdana, menilai bahwa Indonesia perlu memiliki peta jalan AI yang jelas untuk memanfaatkan potensi AI secara optimal. “Tanpa arah yang jelas, kita berisiko jadi penonton. Dengan pembaruan strategi, orkestrasi lintas sektor, dan keberanian bertindak, AI bisa jadi pengungkit masa depan bagi Indonesia,” ujarnya.
Studi IESR memberikan beberapa rekomendasi untuk mendorong pengembangan AI di Indonesia. Pertama, memastikan rantai pasok industri manufaktur untuk perakitan panel surya, turbin angin, dan baterai. Kedua, merumuskan peta jalan untuk adopsi energi terbarukan yang berkelanjutan. Ketiga, transformasi strategi industri menjadi strategi ekonomi memerlukan dukungan pemerintah berupa insentif, pembiayaan, dan kebijakan yang konsisten. Keempat, persiapan sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari pengembangan AI, sekaligus berkontribusi dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai keberlanjutan. Dukungan dari berbagai pihak dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan ini, memastikan Indonesia berada di garis depan dalam inovasi digital global.
