Indramayu – Polres Indramayu mengerahkan 332 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar oleh kelompok Gas Bumi Federasi Serikat Buruh (FSB) Migas KASBI di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu pada Rabu, 11 Desember 2024. Langkah pengamanan ini juga didukung oleh Kodim 0616/Indramayu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indramayu.
Demonstrasi ini membawa sejumlah tuntutan penting. Para demonstran menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Indramayu tahun 2025 sebesar 20-30 persen. Selain itu, mereka juga menuntut penetapan upah sektor migas di Indramayu dengan kenaikan sebesar 25 persen. Tuntutan lainnya adalah penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen serta pencabutan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis. “Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan aksi berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Junata. Pengamanan ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban selama unjuk rasa berlangsung serta memastikan hak masyarakat lainnya tetap terpenuhi.
Iptu Junata menambahkan bahwa sinergitas antara Polri, TNI, dan Satpol PP sangat berperan dalam menciptakan suasana kondusif selama kegiatan berlangsung. “Kegiatan pengamanan unjuk rasa selesai dengan aman dan kondusif. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya aksi,” tambahnya.
Dukungan dari Kodim 0616/Indramayu dan Satpol PP Kabupaten Indramayu menjadi elemen penting dalam pengamanan aksi ini. Kolaborasi antar lembaga ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indramayu.
Aksi unjuk rasa di Indramayu yang berlangsung dengan aman dan tertib ini menunjukkan efektivitas pendekatan humanis dan sinergitas antar lembaga dalam pengamanan. Tuntutan yang disuarakan oleh para demonstran menjadi perhatian penting bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dengan pengamanan yang ketat dan koordinasi yang baik, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dapat terjamin tanpa mengganggu ketertiban umum.
