Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memprediksi bahwa keuntungan negara dari dividen PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi naik sekitar 25% jika pemerintah, melalui MIND ID, menambah kepemilikan saham sebesar 12%. Saat ini, pemerintah memiliki 51% saham, dan tambahan 12% akan meningkatkan kepemilikan menjadi sekitar 63,2%.
Menurut Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy, jika di tahun 2024 Freeport menyetor dividen Rp7,1 triliun, penambahan 25% ini bisa menambah dividen sebesar Rp1,78 triliun. Angka ini hanya berasal dari dividen, belum termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak lainnya. Meskipun ada risiko, tambahan saham ini dinilai cukup menjanjikan karena cadangan dan sumber daya Freeport yang besar, serta rencana perusahaan untuk memulai produksi dari tambang Kucing Liar pada 2028.
Risiko yang menyertai
Meskipun menjanjikan, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan:
- Kompleksitas Operasional: Tambang Freeport beroperasi sepenuhnya di bawah tanah, yang membutuhkan teknologi canggih dan biaya operasional tinggi. Risiko longsor, seperti yang terjadi di tambang Grasberg Block Cave, juga tinggi.
- Beban Biaya: Sebagai pemegang saham mayoritas, pemerintah akan ikut menanggung risiko dan biaya operasional, termasuk biaya eksplorasi untuk tambang baru.
Meskipun demikian, Rosan Perkasa Roeslani, CEO BPI Danantara, mengklaim bahwa akuisisi 12% saham tambahan ini akan dilakukan tanpa biaya (free of charge). Rencana ini diklaim sudah disetujui, tinggal menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk difinalisasi. Jika proses ini rampung, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI akan diperpanjang setelah tahun 2041.
Kinerja Keuangan Terkini Freeport
Laporan keuangan menunjukkan bahwa pada semester I-2025, laba bersih Freeport turun 18,4% menjadi US$1,8 miliar, sejalan dengan penurunan pendapatan bersih. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pajak dan biaya bunga.
