Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat. Melalui kerja sama antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ratusan keluarga prasejahtera di Kabupaten Minahasa kini dapat menikmati listrik secara mandiri untuk pertama kalinya. Inisiatif ini merupakan bagian dari program strategis “Merdeka dari Kegelapan” yang menyasar masyarakat prasejahtera di seluruh pelosok Indonesia.
Sebanyak 112 keluarga di Desa Winebetan, Kecamatan Langowan Selatan, Minahasa, menerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (29/10/2025). Program ini bertujuan untuk memberikan akses listrik yang lebih merata dan mandiri bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sambungan listrik dari tetangga.
Salah satu penerima manfaat, Jolly Walangitan (59), mengungkapkan rasa syukurnya. Selama ini, ia dan keluarganya hanya bergantung pada sambungan listrik dari tetangga untuk menyalakan lampu kecil di malam hari. “Sekarang kami sudah punya listrik sendiri secara gratis. Kami bisa menikmati penerangan tanpa bergantung lagi pada orang lain. Terima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM, dan PLN atas bantuan ini,” ujar Jolly dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (31/10/2025).
Dirut PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN untuk terus mendukung pemerataan akses energi. Menurutnya, BPBL menjadi solusi konkret bagi masyarakat prasejahtera yang belum mampu melakukan pasang baru meski jaringan listrik sudah tersedia. “Bapak Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah menegaskan agar tidak ada lagi rakyat yang hidup dalam kegelapan. PLN siap all out memastikan seluruh warga menikmati listrik sebagai hak dasar,” kata Darmawan.
Secara nasional, program BPBL telah menjangkau lebih dari 135.000 rumah tangga hingga September 2025, dari target 215.000 rumah tangga pada akhir tahun. Rasio elektrifikasi Indonesia kini mencapai 98,53 persen, meninggalkan hanya sekitar 1,47 persen wilayah tanpa listrik—terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang menjadi fokus pemerintah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program BPBL merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk menciptakan keadilan energi di seluruh Tanah Air. Ia menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah menikmati listrik paling lambat pada 2030. “Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita, masa depan bangsa, hidup tanpa fasilitas yang layak. Mereka harus bisa sekolah dengan baik, mendapat layanan kesehatan yang memadai, dan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih baik,” ujar Bahlil.
Bahlil juga meminta kepada jajaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik), serta PLN agar memprioritaskan pembangunan listrik di wilayah 3T. Ia menegaskan bahwa anggaran telah tersedia dan daerah-daerah 3T harus diselesaikan terlebih dahulu.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan pemerataan akses energi yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
