Pembatasan penerbitan izin investasi dan Izin Usaha Industri (IUI) untuk smelter nikel baru diperkirakan akan mengalihkan perhatian investor dari produk nikel primer ke sektor baterai kendaraan listrik. Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo, menyatakan bahwa kebijakan ini akan menggeser fokus investasi dari produksi massal nikel primer ke segmen bernilai tambah tinggi, terutama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik.
Kementerian Perindustrian telah memperketat kebijakan IUI dengan melarang pembangunan smelter nikel baru untuk produk antara seperti mixed hydroxide precipitate (MHP), nickel matte, feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI). Meskipun kebijakan ini tidak berlaku surut untuk smelter yang sudah ada, dampaknya akan mengubah struktur pasar nikel Indonesia secara mendasar. Dalam jangka pendek, kebijakan ini tidak akan langsung mengubah pasokan produk nikel antara secara global, tetapi akan memperkuat dominasi Indonesia dalam mengendalikan aliran material nikel.
Kebijakan ini memberikan sinyal kuat kepada investor global bahwa akses ke bahan baku nikel Indonesia kini mensyaratkan komitmen pada hilirisasi yang lebih dalam dan sejalan dengan visi nasional. Seiring waktu, kebijakan ini diprediksi akan mengubah lanskap pasar nikel global. Dengan terhambatnya penambahan pasokan produk antara yang murah seperti NPI/FeNi dari investasi baru, pasar akan didorong untuk beralih menggunakan produk hilir yang didorong pemerintah, seperti nickel sulphate dan nickel chloride.
Perubahan ini akan memposisikan Indonesia bukan lagi sekadar pengekspor bahan baku, melainkan sebagai pusat produksi prekursor baterai global. Transformasi ini akan menghasilkan pasar yang lebih terfragmentasi namun bernilai lebih tinggi, di mana fokus beralih dari volume ke spesifikasi produk dan kepatuhan lingkungan, mengubah dinamika persaingan di pasar nikel global secara bertahap.
Sutopo menilai bahwa kebijakan baru ini akan berdampak pada harga nikel dan produk turunannya. Untuk harga nikel primer, kebijakan ini dapat memberikan dukungan harga jangka panjang dengan membatasi pasokan produk antara yang oversupply dan murah, sehingga mengurangi tekanan harga di pasar global. Sebaliknya, harga produk turunan hilir seperti nickel sulphate dan nickel chloride diperkirakan akan menjadi premium dan stabil. Dengan meningkatnya permintaan global dari industri kendaraan listrik, produk-produk ini juga akan menikmati posisi harga yang lebih kuat karena didukung oleh rantai pasok yang lebih terjamin dan terintegrasi di Indonesia.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, menyatakan bahwa pembatasan smelter nikel baru diharapkan dapat menarik investor baru. Produk hilir yang dimaksud meliputi baja nirkarat, nikel sulfat, atau bahkan barang jadi. Tri juga berharap pengetatan pembangunan smelter baru dapat mendorong harga nikel global karena kondisi tersebut bisa menjaga pasokan nikel.
Harga nikel saat ini dilego di harga US$15.053/ton di London Metal Exchange (LME), turun tipis 0,36% dari penutupan sebelumnya. Harga nikel sempat mencapai rekor di atas US$100.000/ton pada Maret 2022 akibat short squeeze pasar, tetapi sejak itu harga menurun tajam.
Pemerintah secara resmi membatasi izin investasi baru pada pabrik pemurnian atau smelter nikel di Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025. Pembatasan investasi dilakukan melalui skema administratif atau online single submission (OSS) dengan menagih komitmen perusahaan smelter untuk melanjutkan kegiatan hilirisasi yang tidak berhenti pada produk antara bijih nikel.
Dalam lampiran 1.F 3534 yang mengatur Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202), pemerintah membatasi proyek smelter baru yang memproduksi produk antara nikel seperti nickel matte, MHP, FeNi, dan NPI. Smelter yang menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi harus memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte.
Smelter masuk dalam kategori industri manufaktur, bukan pertambangan, sehingga izin yang dipegang berupa IUI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Pemerintah juga membatasi investasi baru pada smelter dengan teknologi hidrometalurgi yang berhenti pada produk MHP, sebagai bahan baku baterai. Izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan dan menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM, diberikan untuk perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian nikel di konsesi yang dimiliki.
Dengan kebijakan ini, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan potensi nikel sebagai komoditas strategis dan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, sekaligus memperkuat posisi di pasar global.
