PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola tambang emas Martabe, menegaskan bahwa aktivitas operasional perusahaan tidak berkaitan langsung dengan banjir bandang yang melanda Desa Garoga, Sumatera Utara. Perusahaan menyatakan lokasi tambang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Pahu, berbeda dengan titik banjir di DAS Garoga.
Dalam keterangan tertulis, PTAR menjelaskan bahwa banjir di Garoga dipicu ketidakmampuan sungai setempat menampung aliran air akibat penyumbatan material kayu gelondongan di jembatan Garoga I dan Anggoli I. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, 25 November 2025, sehingga menyebabkan perubahan tiba-tiba alur sungai yang memunculkan banjir bandang.
“Temuan kami menunjukkan bahwa mengaitkan langsung operasional Tambang Emas Martabe dengan kejadian banjir bandang di Desa Garoga merupakan kesimpulan yang prematur dan tidak tepat,” kata manajemen PTAR, Selasa (2/12/2025) malam.
Perusahaan menambahkan meskipun sungai Aek Pahu dan Garoga bertemu di hilir Desa Garoga, arus keduanya mengalir hingga pantai barat Sumatra. PTAR juga mengakui terdapat sejumlah longsoran di sub DAS Aek Pahu, tetapi tidak menimbulkan banjir bandang karena tidak ada aliran lumpur atau batang kayu yang menyumbat sungai. Lima belas desa lingkar tambang di wilayah itu pun tidak terdampak signifikan, bahkan sebagian difungsikan sebagai pusat pengungsian.
PTAR juga memastikan penambangan dilakukan di Areal Penggunaan Lain (APL) di luar kawasan hutan Batang Toru, dengan upaya mitigasi lingkungan termasuk konservasi air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati. Perusahaan melakukan investigasi udara di hulu DAS Garoga untuk menemukan sumber longsoran yang diduga memicu banjir, yang berasal dari tebing sungai Garoga termasuk kawasan hutan lindung.
Pandangan Walhi Sumut
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menuding aktivitas tambang emas Martabe memperparah banjir. Menurut Walhi, tutupan hutan berkurang sekitar 300 hektare, dan fasilitas tailing management facility dekat sungai Aek Pahu berisiko menurunkan kualitas air di musim hujan, sejak beroperasinya Pit Ramba Joring pada 2017.
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, menyatakan banjir paling parah terjadi di ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru, bentang hutan tropis terakhir di Sumut yang berperan sebagai benteng alami menghadapi hujan deras. Walhi mencatat PTAR berencana membuka 583 hektare lahan baru untuk fasilitas tailing, termasuk menebang sekitar 185.554 pohon. Dokumen AMDAL perusahaan mencantumkan risiko seperti perubahan pola aliran sungai, peningkatan limpasan, penurunan kualitas air, hilangnya vegetasi, dan kerusakan habitat satwa.
PTAR menegaskan lokasi tambang berada jauh dari titik banjir dan telah melakukan mitigasi lingkungan, sementara Walhi menyoroti potensi dampak negatif dari ekspansi tambang terhadap ekosistem Batang Toru dan kualitas air sungai. Kasus ini menjadi sorotan terkait keseimbangan antara kegiatan industri pertambangan dan kelestarian lingkungan di Sumatera Utara.
