Kebijakan pemerintah dalam memangkas volume Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk komoditas nikel mulai menimbulkan kekhawatiran serius di sektor hilir. Penurunan kuota produksi bijih nikel di tingkat hulu diprediksi akan berdampak langsung pada tingkat keterpakaian atau utilisasi pabrik pengolahan (smelter). Jika pasokan bahan baku terus berkurang akibat pembatasan ini, operasional smelter diperkirakan bisa anjlok hingga 30%, yang berpotensi mengganggu stabilitas industri nikel nasional secara keseluruhan.
Para pelaku industri menyatakan bahwa keseimbangan antara pasokan bijih nikel dari tambang dan kebutuhan smelter saat ini sedang berada dalam posisi yang rawan. Dengan kuota yang lebih rendah dari pengajuan awal, banyak smelter harus memutar otak untuk menjaga keberlangsungan produksi agar tetap efisien. Penurunan tingkat utilisasi ini tidak hanya berdampak pada volume ekspor produk olahan nikel, tetapi juga pada biaya operasional per unit yang membengkak, sehingga daya saing produk nikel Indonesia di pasar global terancam melemah.
Kondisi ini memicu diskusi mengenai pentingnya sinkronisasi kebijakan antara izin penambangan di hulu dengan kebutuhan investasi besar di sektor hilir. Smelter yang telah dibangun dengan nilai investasi tinggi memerlukan kepastian pasokan bahan baku jangka panjang agar dapat beroperasi secara maksimal. Jika pembatasan RKAB terus berlanjut tanpa adanya solusi alternatif pasokan, dikhawatirkan akan terjadi efek domino yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan hingga penyerapan tenaga kerja di kawasan industri terkait.
Pemerintah sendiri diharapkan dapat meninjau kembali proporsi pemangkasan tersebut dengan mempertimbangkan kapasitas riil smelter yang ada saat ini. Fokus utama ke depan adalah bagaimana menjaga marwah hilirisasi agar tetap produktif sambil tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap eksploitasi cadangan mineral. Kejelasan regulasi mengenai kuota produksi menjadi kunci krusial agar target ambisius Indonesia sebagai pusat nikel dunia tidak terhambat oleh masalah ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
