Jakarta, Indonesia – PT PLN (Persero) menargetkan peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga 35 persen pada tahun 2034, sementara porsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan dikurangi dari 60 persen menjadi 45 persen. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Perencanaan Sistem dan Transmisi PLN, Evy Haryadi, dalam diskusi bertajuk “Listrik untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen” di Indonesia Policy Dialogue, Jakarta, Rabu, 11 Desember.
Menurut Evy, saat ini pembangkit listrik energi terbarukan PLN mencapai 13 persen. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas diperlukan untuk memastikan kebutuhan dan ketahanan energi guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun.
“Saat ini, ada tiga hal yang dibutuhkan, yaitu bagaimana mencapai emisi nol bersih, melaksanakan mandat presiden untuk keamanan energi, dan bagaimana memastikan keterjangkauan biaya listrik,” ujar Evy, dikutip dari Antara.
Evy menyatakan bahwa PLN berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Namun, karena kedua energi ini memerlukan pengembangan jangka panjang, diperlukan rencana jangka menengah melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
Menurut Evy, PLTG akan disesuaikan dengan target energi terbarukan, sementara diperkuat oleh pembangkit cepat seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). PLN juga sedang melakukan tender untuk gasifikasi bahan bakar atau pembangkit listrik tenaga diesel.
“Kami juga menyelesaikan beberapa pengembangan PLTS di Singkarak (Sumatera Barat) dan Saguling (Jawa Barat) sebesar 60 megawatt (MW) dan Karajates (Jawa Timur) sebesar 100MW,” kata Evy.
Sementara itu, untuk pengembangan jangka panjang PLTA dan sistem transmisi, Evy menjelaskan, PLN mencari potensi kerjasama pendanaan jangka panjang dengan biaya rendah, serta penggunaan dana komersial.
Koordinator Perencanaan Pembangkitan Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pramudya, mengatakan bahwa pemerintah juga menyesuaikan rencana jangka panjang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) untuk transisi energi. Saat ini, RUKN sedang dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Untuk mencapai emisi nol bersih, di masa depan kita membutuhkan pembangkit sebesar 443 gigawatt (GW) pada tahun 2030, mayoritas dari energi terbarukan,” kata Pramudya.
Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan energi untuk mendukung sektor industri, terutama kebijakan hilirisasi yang diluncurkan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurut Pramudya, hilirisasi juga mendukung proses transisi energi.
“Hilirisasi produk nikel adalah baterai yang mendukung pengembangan Energi Variabel seperti PLTS dan PLTB yang memerlukan penyimpanan listrik dalam baterai,” ujar Pramudya.
Menurutnya, rencana transisi energi telah dibahas sejak 2021. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga telah membahas bagaimana mengurangi porsi energi fosil seperti batu bara sambil meningkatkan kapasitas energi terbarukan.
Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, Arthur Simatupang, mendukung langkah pemerintah dan PLN. Dia mengatakan permintaan pasar untuk pasokan energi terbarukan semakin besar.
“Ada beberapa perusahaan global yang menjadi anggota RE100 secara khusus meminta saya untuk menyediakan tarif premium, tetapi menjamin 100 persen pasokan listrik dari energi terbarukan,” katanya.
Selain itu, Arthur juga melihat pengembangan energi terbarukan memanfaatkan potensi besar Indonesia, menjadi peluang investasi, dan menciptakan lapangan kerja.
