Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menilai aktivitas beberapa perusahaan di kawasan ekosistem Batang Toru — salah satu bentang hutan tropis penting yang tersisa di Sumut — turut memperburuk banjir bandang yang terjadi baru-baru ini. Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, mengungkapkan bahwa lembaganya mengidentifikasi tujuh perusahaan yang berperan dalam kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi dan pembukaan tutupan hutan di wilayah tersebut.
Perusahaan-perusahaan yang dimaksud antara lain PT Agincourt Resources (PTAR) sebagai pengelola tambang emas Martabe; PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) yang mengoperasikan PLTA Batang Toru; PT Pahae Julu Micro Hydro Power selaku pengelola PLTMH Pahae Julu; serta PT SOL Geothermal Indonesia yang mengelola proyek Geothermal Taput. Selain itu, Walhi juga menyoroti PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) yang mengelola perkebunan kayu rakyat di Tapanuli Selatan; PT Sago Nauli Plantation dan PTPN III Batang Toru Estate yang masing-masing mengelola perkebunan sawit di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
“Dalam delapan tahun terakhir Walhi Sumut mengkritisi terus-menerus model pengelolaan Batang Toru, misalnya PLTA Batang Toru. Selain akan memutus habitat orang hutan dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ujar Rianda dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (2/12/2025). Ia menegaskan pula bahwa keberadaan tambang emas yang berlokasi tepat di aliran Sungai Batang Toru meningkatkan kerentanan lingkungan.
Rianda juga menyoroti kegiatan kemitraan kebun kayu bersama PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Sipirok, yang menurut Walhi telah mengakibatkan alih fungsi kawasan hutan. Terkait keberadaan PLTA Batang Toru sendiri, Walhi menyebut pembangunan fasilitas tersebut telah menghilangkan lebih dari 350 hektare tutupan hutan di sepanjang 13 kilometer aliran sungai. Dampak lain yang disoroti adalah gangguan fluktuasi debit air, tingginya sedimentasi akibat pembuangan material galian, serta potensi pencemaran jika limbah tersebut mengandung zat berbahaya.
Rianda menambahkan bahwa video banjir di Jembatan Trikora menunjukkan banyaknya batang kayu terbawa arus. “WALHI Sumut mensinyalir kayu-kayu tersebut berasal dari area pembangunan infrastruktur PLTA,” ujarnya. Selain PLTA, pembukaan hutan melalui skema pemanfaatan kayu tumbuh alami (PHAT) juga dianggap sebagai salah satu pemicu banjir bandang. Ia mencatat bahwa koridor satwa yang menghubungkan Dolok Sibualbuali dan Hutan Lindung Batang Toru Barat mengalami degradasi hingga 1.500 hektare dalam tiga tahun terakhir.
Menurut Rianda, aktivitas-aktivitas tersebut memperoleh legitimasi pemerintah melalui proses pelepasan kawasan hutan dan revisi tata ruang.
Sementara itu, PT Agincourt Resources membantah tudingan bahwa aktivitas tambang mereka memperburuk banjir. Pihak perusahaan menegaskan lokasi bencana di Desa Garoga berada di daerah aliran sungai (DAS) berbeda dan tidak terhubung dengan operasional PTAR yang berada di DAS Aek Pahu. Senior Manager Corporate Communications PTAR, Katarina Siburian Hardono, menyatakan bahwa operasional tambang mereka mematuhi regulasi, mengedepankan mitigasi banjir, serta menjaga konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. “Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir,” katanya kepada Bloomberg Technoz.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan meninjau langsung lokasi banjir guna mempercepat pemulihan pasokan energi di wilayah terdampak. Bahlil juga disebut akan melakukan pemantauan udara terhadap area pertambangan yang diduga memperparah banjir, serta siap mengevaluasi aktivitas pertambangan di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah pemulihan infrastruktur energi. Setelah itu, evaluasi terhadap aktivitas pertambangan dimungkinkan dilakukan. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap mencabut izin usaha pertambangan (IUP) bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan. “Jadi ya siap-siap lah itu yang berdampak segala macam terhadap lingkungan akan dievaluasi untuk tambang dan lain-lainnya. Namun, yang jelas, kunjungan Pak Menteri akan fokus untuk rehabilitasi infrastruktur suplai energi,” ujarnya.
Walhi Sumut menilai kerusakan lingkungan akibat aktivitas sejumlah perusahaan di ekosistem Batang Toru sebagai faktor penting yang memperparah banjir bandang. Meski beberapa perusahaan membantah keterlibatan mereka, pemerintah kini tengah meninjau dampak aktivitas pertambangan dan energi di Sumatra. Evaluasi menyeluruh serta potensi pencabutan izin tambang dinilai menjadi langkah krusial untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga kestabilan lingkungan di kawasan tersebut.
